Isu hukuman mati bagi koruptor lagi menjadi topik obrolan di Indonesia. Pada 2015, Amnesty International mencatat ada 1.600 lebih eksekusi terhadap 2015, terkecuali Cina. Data ini 54 % lebih tinggi dibanding 2014.

Berikut negara-negara yang memberlakukan hukuman mati bagi koruptor atau masalah penyuapan lain, yang diluas Rappler, mengutip laporan Death Penalty Database of the Cornell Center on Death Penalty Worldwide, dikutip 11 Desember 2019.

Cina
Cina berada di 3 negara paling atas yang udah lakukan eksekusi terhadap 2015, bersama Iran dan Pakistan. Namun, eksekusi ini diakui benar-benar rahasia, supaya susah untuk menghitung angka kematiannya. Tahanan dilaporkan tidak berlama-lama di hukuman mati tapi dieksekusi segera atau diberi sementara dua tahun penjara sebelum dieksekusi.

Pemerintah Cina mengeksekusi orang gara-gara kejahatan ekonomi dan politik. Pejabat yang mengambil alih bagian didalam penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan penyelundupan obat-obatan yang dikendalikan oleh negara untuk penjualan ilegal juga dihukum mati.

Pada tahun 2011, Cina menjatuhi hukuman mati kepada Xu Maiyong, mantan wakil wali kota Kota Hangzhou, dan Jiang Renjie, wakil walikota Kota Suzhou terhadap 2011. Para pejabat dinyatakan bersalah lakukan suap sebesar US$ 50 juta atau Rp 700 miliar.

Korea Utara
Seperti Cina, Korea Utara juga benar-benar tertutup berkenaan penerapan hukuman mati. Laporan menjelaskan kerahasiaan ini meningkat kala Kim Jong-un mengambil alih alih kepemimpinan negara.

Sulit untuk mengkonfirmasi laporan yang ada gara-gara negara umumnya tidak mengumumkan eksekusi. Media internasional umumnya terkait terhadap sumber-sumber Korea Selatan.

Eksekusi paling kontroversial di Korea Utara sejauh ini adalah eksekusi paman Kim Jong Un, Chang Song-thaek, terhadap 2013. Chang memegang jabatan senior di partai yang berkuasa dan merupakan wakil ketua Komisi Pertahanan Nasional.

Laporan media pemerintah menjelaskan dia dituduh lakukan korupsi, di mana dia memindahkan unit-unit konstruksi ke kontaknya, mengupayakan menggulingkan negara, dan memobilisasi kudeta, di antaranya.

Korea Utara juga dilaporkan membunuh Jenderal Pyon In Son, mantan kepala operasi di Tentara Rakyat Korea. Sumber-sumber Korea Selatan menjelaskan dia dieksekusi terhadap 2015, dua bulan sehabis dia dipecat dari posisinya atas tuduhan korupsi dan kegagalan untuk mengikuti perintah.

Irak
Kematian Ali Hassan al-Majid atau “Ali Kimia” di Irak terhadap 2010 adalah eksekusi paling tenar di Irak. Dia dihukum gara-gara kejahatan terhadap kemanusiaan, juga serangan gas beracun di wilayah Kurdi terhadap tahun 1988.

Pada sementara sanksi PBB terhadap Irak terhadap 1990-an, ia memegang banyak jabatan senior pemerintah dan dilaporkan manfaatkan kekuasaannya untuk penyelundupan dan kesepakatan bisnis. Korupsi terang-terangnya dijadikan sebagai alasan di balik pemecatannya sebagai menteri pertahanan terhadap 1995.

Iran
Tidak ada eksekusi pejabat publik di Iran yang dilaporkan secara luas gara-gara kebijakan kerahasiaannya yang ketat. Tetapi di bawah hukum mereka, pelanggaran seperti pemalsuan, penyelundupan, berspekulasi, atau mengganggu memproses oleh pejabat sanggup dihukum mati.

Meskipun demikian, ribuan orang dikatakan udah dieksekusi di Iran sejak Hassan Rouhani menjadi presiden terhadap 2013, menurut Hak Asasi Manusia Iran.

Thailand
Thailand mengeksekusi pejabat pemerintah, perwakilan demokratis, pejabat pengadilan, atau jaksa penuntut gara-gara menuntut atau menerima suap, meskipun tampaknya, tidak ada yang dieksekusi gara-gara kejahatan semacam itu.

Pada bulan Juli 2015, bagian parlemen mengamandemen UU Anti-Korupsi untuk memperluas hukuman mati kepada pejabat asing dan staf organisasi internasional yang lakukan suap.

Laos
Warga negara, juga pejabat publik, yang mengganggu perdagangan, pertanian, atau aktivitas ekonomi lainnya bersama maksud menyebabkan kerusakan ekonomi negara sanggup dihukum mati.

Vietnam
Penggelapan sanggup dihukum mati di Vietnam, asalkan jumlah yang dikorupsi sebesar 500 juta dong atau lebih (sekitar Rp 300 juta lebih), atau terkecuali korupsinya miliki konsekuensi benar-benar serius. Suap sebesar 300 juta dong atau lebih (Rp 181 juta) juga dikenakan hukuman.

Pejabat yang lakukan perdagangan lintas batas ilegal atas benda-benda berharga tinggi dan kasus-kasus benar-benar serius didalam pembuatan, penyimpanan, pengangkutan, atau pengedaran duit palsu, surat utang negara, atau obligasi juga sanggup dihukum mati.

Myanmar
Di Myanmar, lakukan pelanggaran narkoba bersama mengambil alih keuntungan dari dampak atau kekuasaan seorang pelayan publik sanggup dihukum mati.

Maroko
Moroko memberlakukan hukuman mati untuk korupsi terutama terkecuali hakim atau bagian juri menjatuhkan vonis. Namun, laporan menyatakan bahwa eksekusi paling akhir di Maroko ditunaikan terhadap 1993 silam.

Yang dieksekusi adalah Mohamed Tabet, seorang komisaris polisi utama yang dihukum gara-gara bermacam tuduhan serangan tidak senonoh, kekerasan pemerkosaan, pemerkosaan dan penculikan, dan tindakan dan hasutan untuk lakukan kerusuhan.

Indonesia
Di Indonesia, beberapa tindakan korupsi, yang mempengaruhi keuangan atau ekonomi negara secara besar-besaran, sanggup dihukum mati.

Indonesia melanjutkan eksekusi terhadap tahun 2013, mengakhiri moratorium hukuman mati 5 tahun sejak tahun 2008. Menurut Amnesty International, kurang lebih 130 orang menjadi terpidana mati di Indonesia terhadap tahun 2012.

Di Indonesia hukuman mati bagi koruptor udah diatur didalam UU Nomor 31 Tahun 1999 berkenaan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang secara eksplisit menjelaskan bahwa hukuman mati sanggup dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi didalam situasi tertentu.

Dalam penjelasan pasal tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksudkan situasi khusus adalah andaikan tindak pidana ditunaikan kala negara berada didalam situasi bahaya, berjalan bencana alam, ulangi tindak pidana korupsi, atau negara didalam situasi krisis ekonomi dan moneter.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meyakinkan ketidaksepakatannya terhadap wacana pemberian hukuman mati bagi koruptor atau pelaku kejahatan lainnya, gara-gara hak asasi manusia adalah absolut.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *