Jakarta – Kelompok masyarakat sipil merasa kecewa dengan kinerja DPT karena penundaan pembahasan Rancangan Undang – Undang penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS ).

Jaringan ini terdiri dari kelompok dan individu pendukung RUU PKS, seperti Himpunan Serikat Perempuan Indonesia  ( HAPSARI ), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia ( HWDI), hingga Kelompok Peduli Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ( KePPaK Perempuan).

Komisi VIII DPR mengusulkan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dikeluarkan dari Daftar Program Legislasi Nasional ( Prolegnas ) Prioritas 2020. Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan, pembahasan RUU KPS sulit dilakukan saat ini.

” Masyarakat Sipil menyampaikan rasa kecewa yang mendalam atas pernyataan dari Komisi VIII DPR akan di keluarkan RUU PKS dari daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020,” ujar perwakilan jaringan masyarakat sipir dari Forum pengada Layanan ( FPL ), Veni Siregar, dalam keterangan tertulis, Minggu 5/7/2020.

Dari pihak Veni mengungkapkan, pihaknya telah mencatat bahwa sejak maret 2020, komisi VIII DPR telah menyerahkan RUU tersebut kepada Badan Legislasi ( Baleg ) DPR.

Untuk alasan nya, karena beban penyelesaian agenda rancangan yang cukup sulit untuk dipenuhi. Namun, hingga pada saat itu , Baleg DPR tidak dapat mengambil alih RUU prioritas 2020. Pada akhirnya ,status RUU  PKS sampai saat ini masih menjadi usulan komisi VIII. Veni menilai, saat ini terjadi dengan kondisi tidak jelas pada status RUU PKS di Parlemen.

Dengan Demikian, hal itu pun menimbulkan kebingungan publik. Terutama mengenal posisi kebijakan yang sebelum nya diharapkan melindungi dan memberikan akses keadilan bagi Korban kekerasan seksual dan keluarganya. Dia berpendapat, ketidakjelas status dan tidak transparannya proses DPR sangat menyulitkan masyarakat dalam mengawal RUU tersebut.

Dan lemahnya Komitmen DPR ini membuat disisi lain, situasi menggantung tersebut dinilai tidak terlalu berbeda dibandingkan pada periode 2019. Dimana, kata Veni, RUU PKS hanya di jadikan janji yang terus – menerus gagal.

Jaringan dalam masyarakat sipil pun mendesak DPR segera membahas dan mengesahkan RUU PKS. Veni Berharap pembahasan RUU PKS dilakukan secara terbuka dan transparan.

“Sehingga aturannya memang berdasarkan suara masyarakat, juga berpihak kepada hak – hak dan keadilan korban,” kata Veni.

Selain itu, para pendukung RUU PKS juga membahas kekecewaannya, lantaran penarikan terjadi di tengah tingginya kasus kekerasan seksual. ” Sangat kaget dan kecewa dengan di keluarkan nya RUU PKS di tengah meningkatnya kasus kekerasan seksual dalam masa Covid -19.

Veni menambahkan juga berdasarkan data FPL yang di himpun dari 25 organisasi, terjadi peristiwa kekerasan seksual sebanyak 106 kasus dari kurun waktu maret hingga mei 2020. Tak hanya itu, merujuk data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak ( SIMFONI PPA ) dari januari hingga 2020, menunjukkan terjadi 329 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *